saintgeorgesflushing – Ratusan anggota masyarakat adat Maori di Selandia Baru turun ke jalan dalam aksi protes menolak RUU yang diusulkan oleh pemerintah mengenai penafsiran kembali Perjanjian Waitangi. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan yang dianggap akan mengancam hak dan kepentingan masyarakat Maori.
Perjanjian Waitangi, yang ditandatangani pada tahun 1840 antara suku Maori dan Pemerintah Inggris, merupakan dokumen penting yang mengatur hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah Selandia Baru. Namun, selama bertahun-tahun, penafsiran dan implementasi perjanjian ini seringkali menjadi sumber ketegangan antara kedua belah pihak.
Protes yang berlangsung di pusat kota Wellington ini diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemimpin suku, aktivis hak asasi manusia, dan warga biasa. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Tahi, Tahi, Tahi!” (Satu, Satu, Satu!) dan “Perjanjian Waitangi Harus Dihormati” sebagai bentuk penegasan atas hak mereka.
Dalam orasinya, pemimpin Maori, Tame Iti, menyatakan, “RUU ini adalah pengkhianatan terhadap Perjanjian Waitangi. Kami tidak akan membiarkan hak-hak kami diabaikan. Kami berjuang untuk masa depan anak-anak kami dan generasi mendatang.” Selain itu, ia menekankan pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Maori.
Pemerintah Selandia Baru, melalui Menteri Urusan Maori, Nanaia Mahuta, menyatakan bahwa RUU tersebut bertujuan untuk memperjelas dan memperbaharui kerangka kerja penafsiran Perjanjian Waitangi agar sesuai dengan konteks saat ini. Menurut Mahuta, tujuan dari RUU ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Maori.
Namun, banyak anggota masyarakat Maori merasa bahwa RUU ini tidak memberikan ruang bagi partisipasi mereka dan berpotensi mengurangi hak-hak yang telah mereka miliki. Beberapa pemimpin Maori menuduh pemerintah berusaha untuk menarik kembali komitmen yang telah dibuat sebelumnya.
Reaksi masyarakat terhadap protes ini bervariasi. Banyak warga Selandia Baru yang mendukung aksi tersebut dan bergabung dalam demonstrasi, sementara yang lain menganggap bahwa perlu ada reformasi dalam cara perjanjian ini ditafsirkan. Seorang pengamat politik, Dr. Jane Kelsey, mengatakan, “Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat Maori tidak akan diam saja ketika hak-hak mereka terancam. Ini adalah panggilan untuk keadilan dan pengakuan yang lebih baik.”
Protes masyarakat adat Maori terhadap RUU penafsiran kembali Perjanjian Waitangi mencerminkan ketegangan yang masih ada antara pemerintah Selandia Baru dan masyarakat Maori mengenai hak-hak mereka. Aksi ini menunjukkan komitmen masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut pengakuan yang lebih baik terhadap perjanjian yang telah ada. Ke depan, diharapkan dialog yang konstruktif dapat tercipta antara pemerintah dan masyarakat Maori untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.