saintgeorgesflushing – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, secara resmi menjalani persidangan kasus dugaan penggelapan pajak senilai €1 juta (Rp16,5 miliar) di Pengadilan Madrid, Spanyol. Kejaksaan Spanyol menuduh pelatih asal Italia itu menggunakan perusahaan “shell” (bayangan) di Kepulauan Virgin untuk menghindari pembayaran pajak penghasilan dari hak citra (image rights) selama periode 2014-2015.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Ancelotti gagal melaporkan €4,2 juta (Rp69,3 miliar) dari kontrak iklan dan sponsor1. “Terdakwa sengaja merancang skema offshore untuk menyembunyikan pendapatan dari otoritas pajak Spanyol,” kata jaksa dalam dokumen resmi3. Jika terbukti bersalah, Ancelotti menghadapi hukuman 4 tahun 9 bulan penjara dan denda hingga €1,2 juta.
Ancelotti yang hadir langsung di ruang sidang membantah semua tuduhan. Melalui pengacaranya, José Antonio Choclán, ia menyatakan: “Klien saya selalu mematuhi kewajiban pajak. Kesalahan ini murni administratif karena ketidakpahaman terhadap regulasi Spanyol saat itu”. Tim hukumnya berargumen bahwa Ancelotti hanya menjadi residen pajak Spanyol selama 2 tahun (2014-2015), sementara pendapatan yang disengketakan berasal dari aktivitas di luar negeri.
Rincian Tuduhan:
- Periode pajak: 2014-2015
- Pendapatan tidak dilaporkan: €4,2 juta
- Pajak terutang: €1 juta
- Perusahaan terkait: Vanguard Limited (terdaftar di Kepulauan Virgin)
Kasus ini mengingatkan pada serangkaian masalah pajak pelatih dan pemain asing di La Liga. Sebelumnya, Lionel Messi (2016), Cristiano Ronaldo (2019), dan José Mourinho (2022) juga menghadapi kasus serupa5. Namun, pakar hukum pajak María López menyoroti perbedaan krusial: “Ancelotti mengklaim pendapatannya sudah dikenai pajak di Italia dan Inggris lewat perjanjian double taxation. Ini bisa menjadi dasar banding jika sidang tingkat pertama tidak menguntungkannya”.
Real Madrid hingga kini belum memberikan pernyataan resmi, tetapi sumber internal klub mengungkapkan dukungan penuh kepada pelatih mereka. Sidang diperkirakan berlangsung selama 3-4 pekan, dengan putusan akhir mungkin baru dirilis awal 20253.