saintgeorgesflushing – Presiden Sementara Suriah, Faris al-Khalifah, menyatakan bahwa eskalasi kekerasan yang terjadi di wilayah utara Suriah merupakan “tantangan yang sudah diperkirakan” dalam proses transisi politik negara itu. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan terbaru dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang mencatat 600 korban tewas dalam bentrokan selama sepekan terakhir, termasuk warga sipil, milisi, dan kombatan.
Akar Konflik dan Pernyataan Resmi
Bentrokan pecah di Provinsi Idlib dan Aleppo antara pasukan pemerintah Suriah yang didukung Rusia dengan kelompok oposisi Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Al-Khalifah, yang menjabat sebagai pemimpin sementara sejak pembentukan Dewan Transisi PBB tahun 2023, menegaskan bahwa konflik ini adalah bagian dari dinamika kompleks menuju rekonsiliasi nasional.
“Kami telah mempersiapkan skenario terburuk, termasuk kemungkinan kelompok radikal memanfaatkan situasi transisi. Ini bukan kegagalan, tetapi bagian dari proses panjang menstabilkan Suriah,” ujarnya dalam konferensi pers di Damaskus, Senin (24/6).
Detail Korban dan Dampak Kemanusiaan
Menurut data SOHR:
- 412 korban merupakan kombatan dari kedua pihak.
- 188 warga sipil, termasuk 54 anak-anak, tewas akibat serangan udara dan artileri.
- 32 fasilitas kesehatan dan sekolah hancur di wilayah Idlib, memperparah krisis kemanusiaan di daerah yang menjadi rumah bagi 3 juta pengungsi internal.
PBB melaporkan bahwa 70% rumah sakit di Idlib tidak beroperasi akibat kerusakan atau kekurangan pasokan. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Suriah, Mark Cutts, menyebut situasi ini sebagai “pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata yang disepakati pada 2023.”
Reaksi Internasional dan Diplomasi
- Rusia: Menuduh kelompok oposisi melanggar kesepakatan gencatan senjata dan bersikeras bahwa intervensi militernya “proporsional”.
- Turki: Negara yang mendukung beberapa faksi oposisi ini meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.
- AS: Menyerukan penghentian serangan terhadap warga sipil, tetapi tidak mengindikasikan intervensi langsung.
Analisis Politik
Para pengamat mempertanyakan efektivitas Dewan Transisi PBB dalam mengakomodasi kepentingan berbagai faksi. Dr. Leila Al-Hamad, pakar konflik Timur Tengah dari Universitas Damaskus, menjelaskan: “Presiden sementara tidak memiliki otoritas penuh atas militer atau kelompok oposisi. Ini adalah celah yang dimanfaatkan oleh aktor lokal dan internasional untuk mempertahankan pengaruh.”
Proyeksi ke Depan
Meski al-Khalifah optimis, upaya perdamaian terancam oleh:
- Fragmentasi kekuatan oposisi.
- Kepentingan geopolitik Rusia, Iran, dan Turki.
- Keterbatasan pasokan bantuan kemanusiaan akibat blokade ekonomi.
Pertemuan darurat Liga Arab dijadwalkan pekan depan untuk membentuk mekanisme gencatan senjata baru. Namun, tanpa kesepakatan yang mengikat, korban jiwa diperkirakan terus bertambah.
Dengan korban yang terus berjatuhan, harapan rakyat Suriah untuk perdamaian tetap menggantung di tengah ketidakpastian politik dan intervensi asing.