saintgeorgesflushing – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, berhasil menghindari pemakzulan setelah anggota parlemen dari partai yang berkuasa, People Power Party (PPP), memboikot pemungutan suara di Majelis Nasional. Pemungutan suara yang digelar pada Sabtu malam tersebut gagal mencapai kuorum yang diperlukan untuk memakzulkan presiden.
Pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon memerlukan setidaknya 200 suara dari total 300 anggota Majelis Nasional. Namun, hanya 195 anggota parlemen yang hadir dan memberikan suara, yang berarti pemungutan suara tersebut tidak sah karena tidak mencapai kuorum yang diperlukan. Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik, menyatakan bahwa pemungutan suara tidak valid karena jumlah anggota yang hadir tidak mencapai dua pertiga dari total anggota parlemen.
Sebelum pemungutan suara dimulai, hampir semua anggota parlemen dari PPP meninggalkan gedung parlemen, meninggalkan hanya tiga anggota yang tetap hadir dan memberikan suara. Boikot ini merupakan strategi partai untuk mencegah pemakzulan Presiden Yoon, yang telah menghadapi kritik keras akibat deklarasi darurat militer yang singkat namun kontroversial.
Pemakzulan yang gagal ini diperkirakan akan memperdalam krisis politik di Korea Selatan. Ribuan demonstran telah berkumpul di depan gedung parlemen dan markas PPP, menuntut pengunduran diri Presiden Yoon. Survei terbaru menunjukkan bahwa mayoritas warga Korea Selatan mendukung pemakzulan Yoon, yang telah kehilangan popularitas sejak deklarasi darurat militer tersebut.
Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon pada awal Desember 2024 memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari dalam partainya sendiri. Meskipun deklarasi tersebut hanya bertahan enam jam dan dicabut setelah parlemen mengadakan pemungutan suara untuk membatalkannya, tindakan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat dan komunitas internasional.
Meskipun berhasil menghindari pemakzulan, masa depan politik Presiden Yoon tetap tidak pasti. Partai oposisi telah mengindikasikan bahwa mereka akan mencoba kembali untuk memakzulkan Yoon dalam sesi parlemen berikutnya. Selain itu, ada spekulasi bahwa Yoon mungkin mencari cara untuk mengakhiri masa jabatannya lebih awal melalui amandemen konstitusi.
Boikot oleh anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah menyelamatkan Presiden Yoon dari pemakzulan, namun krisis politik di Korea Selatan belum berakhir. Dukungan publik yang rendah dan tekanan dari oposisi serta demonstran menunjukkan bahwa tantangan bagi Yoon masih jauh dari selesai.